Polisi Penolong KP XV 2009 Selamatkan Nelayan Hanyut di Perairan Selat Lembeh

Bitung — Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali menunjukkan perannya sebagai pelindung dan penolong masyarakat. Personel Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Sulawesi Utara melalui kapal patroli **KP XV 2009** memberikan pertolongan kepada seorang nelayan yang mengalami kerusakan mesin dan hanyut di perairan Selat Lembeh, Kota Bitung, Sulawesi Utara.

Peristiwa tersebut terjadi saat KP XV 2009 melaksanakan patroli rutin pengamanan wilayah perairan. Dalam patroli tersebut, personel Ditpolairud mendapati sebuah perahu nelayan dalam kondisi terapung dan tidak dapat melanjutkan pelayaran akibat mesin yang mengalami gangguan teknis. Nelayan tersebut dilaporkan hanyut terbawa arus karena tidak mampu mengendalikan perahunya.
Menanggapi kondisi tersebut, personel KP XV 2009 dengan sigap melakukan upaya pertolongan. Awak kapal patroli segera mendekati perahu nelayan untuk memastikan keselamatan korban serta melakukan pemeriksaan terhadap kondisi mesin yang rusak. Setelah memastikan nelayan dalam keadaan selamat, personel Ditpolairud langsung membantu melakukan perbaikan pada mesin perahu.

Dengan keahlian dan kerja sama yang baik, personel berhasil memperbaiki kerusakan mesin sehingga perahu nelayan dapat kembali beroperasi. Setelah mesin dinyatakan normal, nelayan tersebut diarahkan untuk melanjutkan pelayaran dengan aman menuju lokasi tujuan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Polri, khususnya Ditpolairud Polda Sulawesi Utara, dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pertolongan kepada masyarakat pesisir dan nelayan yang beraktivitas di wilayah perairan. Kehadiran polisi di laut diharapkan dapat memberikan rasa aman serta respon cepat terhadap situasi darurat yang dialami masyarakat.

Ditpolairud Polda Sulut juga mengimbau kepada para nelayan agar selalu memastikan kondisi kapal dan mesin dalam keadaan baik sebelum melaut, serta melengkapi diri dengan alat keselamatan guna meminimalkan risiko kecelakaan di laut.

Aksi cepat dan humanis personel KP XV 2009 ini mendapat apresiasi sebagai wujud nyata **Polisi Penolong** yang selalu hadir di tengah masyarakat, baik di darat maupun di perairan.

#poldasulut
#polisipenolong
#airud
#bitung

Jadi Narasumber, Kepala BNN Nasional Bicara Aksi Strategis Pencegahan Narkoba, Implementasi Visi PresidenVisi Presiden

Jakarta – Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Suyudi Ario Seto, menjadi narasumber dalam kegiatan Career Day Musyawarah Guru Bimbingan Konseling (MGBK) DKI Jakarta ke-10. Komjen Suyudi berbicara aksi strategis untuk mendukung implementasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba.
Kegiatan Career Day MGBK itu dilaksanakan di Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (13/1/2026). Hadir dalam acara itu para pejabat utama BNN, Wakil Rektor UNJ Prof Ifan Iskandar hingga Ketua Musyawarah Guru Bimbingan Konseling DKI Jakarta, Mutmainah.

Komjen Suyudi mengawali paparannya dengan mengutip filosofi Romawi Kuno ‘Mens Sana in Corpore Sano’ yang berarti di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Dia mengatakan hal itu merupakan fondasi utama bagi generasi muda untuk meraih kesuksesan.

Kepala Badan Narkotika Nasional, Komjen Suyudi Ario Seto, menjadi narasumber dalam kegiatan Career Day Musyawarah Guru Bimbingan Konseling (MGBK) Foto: Dok BNN RI
Mantan Kapolda Banten itu kemudian menjelaskan mengenai visi besar Indonesia Emas 2045. Dia mengingatkan bonus demografi yang dimiliki Indonesia jangan sampai gagal dikelola sehingga berisiko terjebak dalam kategori negara middle income trap.

Dalam konteks pengelolaan itu, Komjen Suyudi mengatakan bahwa Presiden Prabowo, melalui visi Asta Cita, telah menegaskan komitmen pemerintah dalam pemberantasan narkoba. Menurut dia, pemberantasan narkoba bukan sekadar isu kesehatan, melainkan bagian integral dari reformasi sistem hukum dan tata kelola pemerintahan.

Komjen Suyudi mengutip survei prevalensi BNN bersama BNN bersama BPS dan BRIN pada 2025 terhadap 65.825 responden di 34 provinsi yang menyatakan bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba mencapai 2,11% atau setara 4,1 juta jiwa penduduk usia produktif. Data juga mencatat angka prevalensi ‘Pernah Pakai; (setidaknya satu kali seumur hidup) mencapai 2,77% atau setara 5,43 juta jiwa penduduk usia produktif, yang menunjukkan tingginya tingkat coba-coba di masyarakat.

“Profil demografis pengguna didominasi oleh kelompok usia 25-49 tahun (60,77%), diikuti kelompok usia muda 15-24 tahun (22,27%), dan usia tua 50-64 tahun (16,96%). Usia rata-rata pertama kali mengonsumsi narkoba adalah 18 tahun untuk wilayah perkotaan (laki-laki) dan 22 tahun untuk perdesaan, sedangkan perempuan rata-rata memulai pada usia 20 tahun,” demikian keterangan tertulis dari BNN mengenai poin yang disampaikan Komjen Suyudi dalam acara Career Day MGBK, Rabu (14/1/2026).

Kepala Badan Narkotika Nasional, Komjen Suyudi Ario Seto, menjadi narasumber dalam kegiatan Career Day Musyawarah Guru Bimbingan Konseling (MGBK) Foto: Dok BNN RI
Komjen Suyudi menyampaikan sumber perolehan narkoba mayoritas mutlak berasal dari teman, dengan persentase 81,92% di perkotaan dan 70,75% di perdesaan. Sedangkan lokasi yang paling banyak digunakan untuk pertama kali mengonsumsi narkoba adalah di rumah, kamar kos, apartemen, kontrakan, asrama, dengan persentase mencapai 40,87%.

“Strategi sindikat untuk menjerat korban adalah dengan memberikan narkoba secara gratis (70,86%) pada tahap awal; setelah korban ketagihan, mereka akan dipaksa membeli hingga melakukan kriminalitas seperti mencuri, menggadai barang, terjerat pinjol, atau menjadi kurir,” lanjut keterangan BNN.

Komjen Suyudi prihatin sebab hanya sekitar 7% dari pengguna yang mau menjalani rehabilitasi. Hal itu akibat berbagai kendala seperti lokasi yang sulit dijangkau, biaya, ketidaktahuan, rasa takut, hingga rasa malu akibat sanksi sosial.

Selain itu, Komjen Suyudi juga berbicara mengenai tantangan di era digital, di mana populasi muda sangat rentan terpapar transaksi narkoba online. Di samping itu, ada juga ancaman terbaru yang harus diwaspadai yaitu New Psychoactive Substances (NPS) yang dikemas ‘kekinian’.

“Hasil uji laboratorium BNN terhadap 341 sampel cairan vape menemukan 23 sampel mengandung Etomidate, 11 sampel mengandung Synthetic Cannabinoid, dan 1 sampel mengandung Metamfetamina (Sabu),” imbuhnya.

“Secara regulasi, berdasarkan Permenkes No. 15 Tahun 2025 yang berlaku sejak 28 November 2025, zat Etomidate kini resmi dikategorikan sebagai Narkotika Golongan II, sehingga pelaku penyalahgunaannya dapat dijerat dengan UU Narkotika,” sambungnya.

Respons Strategis
Komjen Suyudi lalu berbicara mengenai respons strategis BNN lewat gerakan Ananda Bersinar (Aksi Nasional Anti Narkotika Dimulai dari Anak). Program tersebut, kata Suyudi menempatkan keluarga sebagai benteng pertahanan pertama dan utama.

“Gerakan ini diperluas ke sektor pendidikan melalui kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) lewat program ‘Integrasi Kurikulum Anti Narkotika (IKAN)’ yang diimplementasikan dalam program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (KAIH). Program ini bertujuan membentuk Satgas Sekolah Bersinar dan memberdayakan peran Bapak/Ibu Guru, terutama Guru BK, sebagai ‘Guru Wali’ yang memiliki kepekaan tinggi dalam memantau interaksi siswa di sekolah,” paparnya.

Dukung Program MBG, Polres Jakut Libatkan Tim Dokkes Pastikan Pemenuhan Gizi

Jakarta – Polres Metro Jakarta Utara mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintah pusat. Polres Jakut berkomitmen memastikan kebersihan hingga kandungan gizi menu MBG yang dibagikan.
Hal itu diungkapkan Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Erick Frendriz saat kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan, di Sentra Produksi Pangan Gizi (SPPG) Polri Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Zulhas meninjau fasilitas, proses pengolahan makanan, hingga standar kebersihan dan keamanan pangan yang diterapkan di SPPG tersebut.

“Kami telah melakukan pengecekan rutin dan menjaga kebersihan dan keamanan pada makanan yang akan dibagikan kepada anak-anak sekolah,” kata Kombes Erick Frendriz dalam keterangannya, Selasa (13/1/2026).

Polres Jakut juga terus melibatkan Tim Dokkes untuk memastikan kandungan gizi. Hal itu, menurut Erick, penting dilakukan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, termasuk keracunan.

“Kami juga telah menyiapkan dari Tim Dokkes untuk melakukan pengecekan terhadap gizi makanan sebelum diberikan kepada anak sekolah agar dapat mengantisipasi kejadian atau insiden yang dapat membahayakan anak-anak sekolah,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menko Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan mengapresiasi SPPG Polri Pegangsaan Dua. Zulhas menyebutkan SPPG Polri Pegangsaan Dua menjadi salah satu SPPG terbaik.

“SPPG Polri Pegangsaan Dua ini sangat bagus dan dikelola secara profesional. Dari seluruh SPPG yang sudah saya kunjungi, tempat ini termasuk yang terbaik. Standarnya sangat tinggi, bersih, aman, dan lengkap,” kata Zulhas.

“Pemantauan dan penjagaannya luar biasa. Ada pengecekan rutin, pengawasan gizi, dan kebersihan yang konsisten. Ini yang membuat saya yakin bahwa program ini bisa berjalan dengan zero insiden,” imbuhnya.

Begini Semangat Polri Berpacu dengan Waktu Begini Semangat Polri  Layani Kesehatan Korban Bencana Aceh, Sumut, dan Sumbar

Aceh Tamiang, 6 Desember 2025 — Polri kembali menunjukkan komitmen kemanusiaannya melalui penguatan layanan kesehatan di wilayah bencana. Di tengah jalan yang rusak, jembatan terputus, serta wilayah tanpa sinyal, Tim Kesehatan Pusdokkes Polri bersama tim medis Biddokkes Polda Jambi dan RS Bhayangkara Jambi tiba di Pos Bencana depan Mako Polres Aceh Tamiang pukul 17.00 WIB. Minimnya komunikasi membuat perjalanan penuh tantangan, namun tim tetap bergerak cepat untuk memastikan masyarakat menerima layanan kesehatan sesegera mungkin. Setibanya di lokasi, mereka langsung memperkuat pelayanan kesehatan di tengah meningkatnya korban luka dan kondisi rumah sakit yang sempat lumpuh akibat banjir. Banyak fasilitas kesehatan baru kembali beroperasi secara bertahap, namun masih kekurangan tenaga. Polri berpacu dengan waktu menangani korban luka, mendukung proses identifikasi korban meninggal, dan mengantisipasi penyakit pasca-banjir seperti diare, ISPA, infeksi kulit, gangguan lambung, dan berbagai keluhan lain yang mulai muncul di pos-pos pengungsian.

Tim Kesehatan Biddokkes dan RS Bhayangkara Jambi yang diberangkatkan menuju wilayah terdampak bencana terdiri dari tiga dokter, enam paramedis, dan tiga pengemudi dengan dukungan tiga unit ambulans. Pada Sabtu, 6 Desember 2025 pukul 09.00 WIB, tim ini bergabung dengan dr. Irma Yeni, Sp.A., serta dr. Ikhsan, Sp.PD., sebelum bergerak menuju wilayah Polda Aceh. Seluruh personel dalam keadaan sehat, dan perjalanan berlangsung lancar serta aman hingga memasuki daerah terdampak.

Tim Polda Jambi merupakan salah satu dari tim kesehatan yang diberangkatkan Pusdokkes Polri dan kini disebar ke tiga lokasi bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kehadiran mereka melengkapi rangkaian upaya Polri dalam memastikan setiap wilayah terdampak mendapat dukungan medis yang memadai. Dengan pengiriman tim secara serentak ke berbagai titik bencana, Polri membangun jembatan pelayanan kesehatan yang saling terhubung, sehingga daerah yang beban penanganannya meningkat dapat segera diperkuat. Penyebaran tenaga kesehatan lintas provinsi ini memperlihatkan bahwa operasi kemanusiaan Polri tidak hanya berfokus pada satu wilayah, tetapi bergerak serempak untuk menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan, dengan perhitungan cermat demi memaksimalkan kecepatan dan kekuatan dalam menembus kondisi medan yang sulit.

Seiring operasi kemanusiaan berlangsung, total 12.242 warga telah mendapatkan pelayanan dalam bakti kesehatan Polri di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Lonjakan pasien ini menunjukkan betapa mendesaknya kebutuhan layanan medis pasca banjir dan longsor. Berbagai penyakit mulai banyak ditemui, seperti diare, influenza, demam, hipertensi, serta gangguan asam lambung. Tak sedikit pula korban luka berat dan ringan yang ditangani setelah dievakuasi oleh tim SAR dari lokasi-lokasi yang sulit dijangkau. Kombinasi penyakit pasca-bencana dan luka fisik akibat evakuasi membuat tenaga medis Polri bergerak cepat dan tanpa henti untuk mencegah kondisi pasien memburuk.

Aceh menjadi wilayah dengan dampak korban paling tinggi. Hingga 6 Desember 2025, tercatat 2.481 jiwa menjadi korban bencana dengan mayoritas luka ringan, sementara jumlah korban meninggal dunia mencapai 356 jiwa—tertinggi dibandingkan wilayah lain. Kondisi ini menuntut respons cepat dan tenaga medis yang memadai untuk memastikan penanganan darurat berjalan optimal.

Di Sumatera Barat, beban layanan medis meningkat signifikan. Posko pelayanan kesehatan telah menangani 7.153 pasien, jumlah tertinggi di antara seluruh wilayah terdampak. Keluhan pasien sangat beragam, mulai dari demam, batuk, flu, sakit gigi, gatal-gatal, asam lambung, nyeri perut, mual, diare, sakit kepala, hingga hipertensi. Lonjakan ini memperlihatkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan pasca-banjir dan menguatkan alasan Polri memperbanyak pengiriman tenaga medis.

Untuk memperkuat operasi kemanusiaan, Polri mengerahkan 34 personel DVI untuk identifikasi korban meninggal, 12 personel psikologi untuk layanan trauma healing, serta setidaknya 86 ambulans yang disiagakan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga 6 Desember 2025 pukul 16.30 WIB, perkembangan layanan kesehatan menunjukkan hasil signifikan. Di Aceh, 25 jenazah berhasil teridentifikasi dan 209 pengungsi telah mendapatkan layanan kesehatan. Di Sumatera Utara, 97 pengungsi telah mendapat penanganan medis, sementara di Sumatera Barat, satu jenazah berhasil diidentifikasi dan 287 pengungsi telah dilayani. Secara keseluruhan, 1.243 personel Polri telah dikerahkan dalam operasi kemanusiaan, meliputi pengamanan, layanan medis, DVI, hingga distribusi logistik, sedangkan jumlah pengungsi dari tiga provinsi terdampak mencapai 848.076 orang.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan bahwa Polri bergerak melampaui hambatan medan. “Perjalanan tim kesehatan kami bukan hanya soal menembus jalur yang rusak, tetapi memastikan masyarakat tidak menunggu terlalu lama untuk mendapatkan pertolongan. Setiap menit sangat berarti bagi penyelamatan warga,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa Polri berpacu dengan waktu karena korban luka terus berdatangan dan risiko penyakit pasca-banjir mulai meningkat. “Polri hadir memperkuat layanan kesehatan dan bahu-membahu bersama relawan serta pemerintah daerah. Tidak peduli seberapa sulit aksesnya, Polri berkomitmen hadir hingga titik terdampak terakhir. Inilah wujud Transformasi Polri dalam operasi kemanusiaan.”

Polda Metro Jaya Jelaskan Alasan Parkir Berbayar, Ajak Publik Tetap Tertib dan Nyaman

Jakarta – Sebuah video viral di TikTok memperlihatkan adanya parkir berbayar di lingkungan Polda Metro Jaya. Pengunggah dalam video tersebut menuntut agar parkir digratiskan dengan alasan Polda Metro Jaya merupakan kantor pelayanan publik yang seharusnya memberikan kemudahan kepada masyarakat.

Menanggapi hal itu, Kayanma Polda Metro Jaya AKBP Agus Rizal menegaskan bahwa parkir berbayar di lingkungan Polda Metro Jaya memiliki dasar hukum yang jelas. Kebijakan ini diterapkan berdasarkan ketentuan pemerintah pusat maupun daerah yang mengatur pemanfaatan aset negara secara resmi dan bertanggung jawab.

Agus menjelaskan, tarif parkir mengacu pada Pergub DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2017, dengan tarif untuk mobil berkisar Rp 3.000–Rp 12.000 per jam, bus dan truk Rp 4.000–Rp 12.000 per jam, sepeda motor Rp 1.000–Rp 4.000 per jam, serta sepeda Rp 1.000 sekali parkir. Selain itu, kebijakan parkir juga berlandaskan PMK No. 115/PMK.06/2020 mengenai pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) yang harus memberikan pemasukan kepada negara melalui PNBP.

Agus menegaskan bahwa Polda Metro Jaya bukan satu-satunya instansi pemerintah yang menerapkan parkir berbayar. Sejumlah fasilitas pelayanan publik seperti Polda Jawa Timur, Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan, RSUP Fatmawati, RS Harapan Kita, hingga beberapa RSUD di Jabodetabek dan daerah lain juga menjalankan kebijakan serupa demi menjaga ketertiban dan kualitas pelayanan.

“Kami mengajak masyarakat untuk tetap menggunakan kantong parkir resmi, selalu meminta karcis, dan segera melaporkan jika ada pungutan liar. Silakan hubungi Call Center Polisi 110 bila menemukan pelanggaran,” tutup AKBP Agus Rizal, seraya memastikan bahwa Polda Metro Jaya terus meningkatkan kenyamanan dan keamanan pelayanan publik.